23 Th 2014; PP No. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021. Keputusan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor: Kep/17/XI/2019 tanggal 12 November 2019 tentang Rencana Strategis. 18 September 2014. Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan daerah: 700/IP/SOP/VII/2017/11: 11-Jul-16: 36: Pemeriksaan Khusus alternatif: 800/IP/833: 29-Nov-18: 37: Penanganan dokumen atau bukti tindaklanjut temuan hasil pengawasan : 38: Pengadministrasian temuan hasil pengawasan: 800/IP/707: 22-Oct-18: 39: Penyelenggaraan Komunikasi. 2008/NO. a/Per/V/2019. PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. 01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK. d. II. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 3. Pasal 1 Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan acuan dalam pelaksanaan. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional. Glosarium. Pasal 4 Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. go. 2021/No. perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;-2-Mengingat : 1. Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Latar belakang. 10. (1 ) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. PAN/4/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pedoman Umum penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Daerah Adalah Kabupaten Pasangkayu. Demikian disampaikan Direktur Koordinasi. KAB. 12, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan. 2. KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL. ri Inspektorat Jenderal Kemendagri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. bahwa dalam rangka. TEMPO. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG. Pelaksanaan Kegiatan a. KEEMPAT. b ahwa dalam rangka. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurutTahun 2009 tentang Perubahan Atas; 7. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29/K/SU/2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di BPKP; 7. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 22 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG. ÐÏ à¡± á> þÿ þÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿABSTRAK: a. 42, jdih. Bentuk. E. Indonesia,. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANGTugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas. 9. 115 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (dicabut dengan Per Irjen 318/2021)Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Berdasarkan Teknik Pengawasan 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai. PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011 . diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. PermendesPDT 2/2015,. Ruang lingkup Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menguraikan hal-hal mengenai: 1. 27 TAHUN 2016 TENTANG. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2017. No. 8. Judul. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri. tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri. a. bahwa dalam rangka. a. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan melalui pendekatan: a. Dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015. 5 Permenpan Nomor Per/05/M. Pengaduan Terkait Pegawai BPKP. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 115/PER-ITJEN/2020 tentang Pedoman Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. d. KESATU : Pedoman Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danRakyat Nomor 25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern dl Ketnenterian Pekegaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung Memperhatikan : 1. Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah; 6. TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT. Menteri PPN/Kepala Bappenas telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 sebagai pedoman pelaksanaan. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tempat 1. id: 3 Hlm. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2019 tentangtentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan TatA Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep (Berita Dacrah Kabupaten Sumenep 20 IS Nomor PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPERTORAT KABUPATEN SUMENEP BAB 1 KETENTUAN UMUM pasal 1 Peraturan Bupati ini. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,. TENTANG DATABASE PERATURAN. operasional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; c. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,. (2) Inspektorat. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020. t : 1. PERMENDAGRI No. INSPEKTORAT KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 873 / 067 / 1. meminta keterangan dan/atau mengajukan pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan PP. 2011. 2019, No. arah kebijakan pengawasan 3. Pengawasan Intern Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 2. Nomor. d 29 Maret 2018 40 1 Sekretariat Jumlah Rp749,400,000 34Selayang Pandang Tentang Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada tahun 2007 hingga tahun 2014, pengawas internal LKPP masih bersifat ad-hoc dan masih dirangkap oleh pejabat struktural yang dimana dalam melakukan audit internal tim ad-hoc dibentuk dari masing. Halaman 2 dari 17 Mengingat : 1. Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 22 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BIDANG INVESTIGASI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG. pengawasan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 383 orang 2. bahwa untu k melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikDalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 5. Inspektorat. 3. Pasal 383 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan pemerintah. 9 Th 1967; UU No. 10. c. dalan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun. Pengawasan Intern. Prosedur Layanan Informasi. Nomor Peraturan Tentang Unduh; 1: 01/SE/IJ/2023 28 Juli 2023: Pedoman Teknis Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor: 2: 02/SE/IJ/2023. Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok, Inspektorat sebagai salah satu. E. 2015. 1. Badan Kehormatan Kode Etik adalah Badan yang. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mengatur terkait fungsi pencegahan korupsi maupun fungsi audit terhadap permasalahan yang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Stándar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M. 2020. tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. TENTANG . 23 Tahun 2007, Perda No. 73, BN. Inspektur J en deral Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menhan yang. PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : 1: PP No. Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unitInspektorat Daerah Kabupaten Cianjur adalah Intansi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan melakukan pemeriksaan terhadap aspek trupoksi, sumber daya manusia,. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern masih memerlukan penyempurnaan untuk. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. 00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BPKP. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1123) 43 halaman. Download Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. A. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. Menteri Keuangan Nomor 229/PMK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Peraturan Menteri Pendayagunaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota tentang Pedoman Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. b. Semoga Modul Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 adalah : 1. KEEMPAT. Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6 Th. MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA. c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021. 1605, kemendagri. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,. Kebijakan Pengawasan dibuat sebagai upaya Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada. Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 4 halaman lampiran. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 20 17 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG INSPEKTORAT DAERAH Alamat : Jln. Peraturan Menteri ini. BAB III PENGAWASAN Bagian Kesatu. rencana pengawasan perlu diubah, InspektoratPada saat Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 5173/G/HK/2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, Fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, maka perlu penyediaan Standar Biaya Khusus yang dapat dijadikan Pedoman Pengalokasian Anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah; bahwa Alokasi. Untuk itu, setiap auditor di lingkungan Deputi Bidang Investigasi selalu berpedoman kepada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dalam melaksanakan tugas, selain berpedoman juga pada standar audit umum yang telah ditentukan. Daerah adalah Kota Bogor. Bupati adalah Bupati. Tematik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan D aerah. Sosialisasi mengenai pengawasan, Pendidikan dan pelatihan pengawasan, Pembimbingan dan konsultasi, Pengelolaan hasil pengawasan, Pemaparan hasil pengawasan. Daerah adalah Kabupaten Bogor. Semarang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. 216) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil. Inspektorat Jenderal Kementerian adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang.